Berita

353

RUU Pemilu Batal Dibahas Jadi Tema Webinar Pertama 2021

Kudus- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus bekerjasama dengan mahasiswa magang dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus mengadakan Webinar yang dilaksanakan pada Rabu (24/2/2021) pukul 09.00 WIB bertempat di Aula kantor KPU Kabupaten Kudus. Webinar kali ini mengangkat tema “RUU Pemilu Tidak Jadi Dibahas, Bagaimana Pemilu Kedepan?” dengan narasumber Muslim Aisha (Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah) dan Siti Malaiha Dewi (Kaprodi PPI, IAIN Kudus). Moderator dalam acara ini adalah Ahmad Kholil (Anggota KPU Kabupaten Kudus). Acara diawali sambutan dari Ketua KPU Kabupaten Kudus Naily Syarifah. Dalam sambutannya, Ketua KPU Kabupaten Kudus mengatakan bahwa webinar ini penting untuk generasi muda khususnya pemilih pemula yang harus mengetahui bagaimana Pemilu kedepan setelah RUU Pemilu tidak jadi dibahas. Webinar pertama di tahun 2021 ini tidak hanya di ikuti oleh mahasiswa saja, melainkan juga di banyak ikuti oleh  KPU Kabupaten Kota lain di Jawa Tengah. Sesi pertama, materi Webinar disampaikan oleh Siti Malaiha Dewi (Kaprodi PPI, IAIN Kudus) yang membahas pembatalan pembahasan RUU Pemilu dari sudut pandang akademisi. Pada kesempatan ini dibahas mengenai pro kontra terhadap revisi RUU Pemilu. Banyak pihak kontra terhadap RUU Pemilu ini karena menginginkan Pemerintah fokus pada penanganan Covid-19. Selain itu juga disampaikan mengenai penelitian Siti Malaiha Dewi (Kaprodi PPI, IAIN Kudus) tentang Orientasi Politik Masyarakat yang ditemukan bahwa sikap acuh tak acuh dari masyarakat terhadap Pemilu ini tidak selamanya datang dari kaum marginal saja. Pemateri sesi selanjutnya, Muslim Aisha (Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah)  membahas tema ini dari sudut pandang penyelenggara pemilu. Banyak hal yang dibahas mulai dari pengalaman keserentakan pada Pilkada ataupun Pemilu, konsepsi tentang keserentakan Pemilu, isu-isu keserentakan Pemilu & Pilkada dalam pembahasan RUU, konsekuensi atas tidak terjadinya perubahan UU, hingga gambaran beban kerja jika Pemilu benar-benar dilaksanakan serentak di tahun 2024. Diskusi berlangsung sangat menarik karena peserta cukup aktif pada sesi tanya jawab terkait tema yang diangkat. Acara yang berlangsung selama 3 (tiga) jam ini ditutup dengan closing statement dari kedua narasumber. Muslim Aisha (Komisioner KPU Provinsi Jawa Tengah)  mengatakan bahwa bagaimanapun konsep Pemilu yang akan diselenggarakan, kita harus hadir sebagai penyelenggara yang baik dan segala kesulitan yang kita alami jangan pernah menjadi halangan.  Sedangkan Siti Malaiha Dewi (Kaprodi PPI, IAIN Kudus) mengucapkan banyak terima kasih kepada KPU Kabupaten Kudus karena telah banyak memberikan kesempatan untuk belajar dari narasumber lain. (hupmas)


Selengkapnya
346

Jadi Narasumber Podcast, Anggota KPU Kudus Bicara DPB

Kudus- Anggota KPU Kabupaten Kudus Divisi Perencanaan Data dan Informasi Miftahurrohmah menghadiri undangan ISK (Informasi Seputar Kudus) untuk menjadi narasumber dalam acara podcast. Acara dilakukan di kantor ISK pada hari Rabu (3/3/2021). Podcast kali ini membahas mengenai Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB). Beberapa pertanyaan disampaikan mengenai tema tersebut, mulai dari jumlah pemilih periode bulan Februari 2021, bagaimana proses pemutakhiran data pemilih dilakukan hingga syarat-syarat pemutakhiran data pemilih. Miftahurrohmah (Anggota KPU Kabupaten Kudus Divisi Perencanaan Data dan Informasi) menjelaskan bahwa untuk pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan, KPU harus bekerjasama dengan berbagai instansi di Kabupaten Kudus seperti Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kemenag, Polres dan Kodim. Kerjasama tersebut dilakukan karena pemutakhiran data pemilih berkaitan dengan data kependudukan. Pada kesempatan ini dijelaskan pula mengenai strategi KPU Kudus dalam pemutakhiran data pemilih. Strategi yang dilakukan antara lain menyediakan form tanggapan daftar pemilih di website maupun medsos KPU Kudus dan pembuatan film pendek yang di unggah di akun Youtube KPU Kudus. (hupmas)


Selengkapnya
357

Pegawai KPU Kabupaten Kudus Jalani Vaksinasi Tahap I

Kudus– Seluruh pegawai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus menjalani vaksinasi Covid-19 tahap I. Vaksinasi pada hari Sabtu (6/3/2021) dilakukan di Rumah Sakit Islam Sunan Kudus. Vaksinasi tahap II akan dilaksanakan 2 (dua) minggu setelah vaksinasi tahap I. Sebelum menjalani vaksinasi, penerima vaksin wajib melalui tahapan skrining kesehatan terlebih dahulu. Pegawai yang tidak lolos tahapan skrining akan menjalani vaksinasi di lain waktu. Skrining kesehatan yang dilakukan meliputi pengisian kuesioner riwayat kesehatan, pemeriksaan suhu tubuh dan tekanan darah serta beberapa pertanyaan dari tenaga kesehatan untuk meyakinkan bahwa penerima vaksin layak untuk divaksinasi. Penerima vaksin diminta menunggu sekitar 20 menit untuk melihat reaksi yang ditimbulkan setelah dilakukan vaksinasi. Meskipun telah divaksinasi, protokol kesehatan harus tetap dilakukan sebagai kebiasaan baru. Program vaksinasi ini merupakan salah satu upaya untuk melawan pandemi Covid-19 di Indonesia. Dengan dilakukannya vaksinasi secara massal, diharapkan herd immunity atau kekebalan kelompok segera terbentuk agar pandemi cepat selesai. Oleh karena itu, sebagai warga negara, kita harus mendukung program tersebut. INDONESIA SIAP DIVAKSIN. (hupmas)


Selengkapnya
360

KPU Kudus Hadiri Undangan Kesbangpol Bahas Kepastian Pilkada

Kudus- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus memenuhi undangan Kesbangpol Kabupaten Kudus perihal pembahasan penganggaran Tahun 2022 untuk Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2023. Bertempat di ruang rapat kantor Kesbangpol, acara dilaksanakan pada hari Senin (8/3/2021) dimulai pukul 09.30 WIB. Selain KPU Kabupaten Kudus, hadir pula perwakilan dari Bappeda, BPPKAD, Bagian Tata Pemerintahan dan Bawaslu Kabupaten Kudus. Pada kesempatan ini, Kepala Kesbangpol Harso Widodo menanyakan mengenai kepastian penyelenggaraan Pilkada Tahun 2023. Pertanyaan tersebut dijawab langsung oleh Naily Syarifah selaku Ketua KPU Kabupaten Kudus, bahwa sesuai perkembangan termutakhir, pelaksanaan Pilkada secara serentak dilaksanakan bulan November Tahun 2024. Hal ini disebabkan karena batalnya pembahasan RUU Pemilu oleh DPR. Agenda rapat dilanjutkan dengan penyampaian rancangan RAB dari KPU Kudus dan Bawaslu. Beberapa masukan dan koreksi disampaikan oleh peserta rapat, diantaranya penggunaan Indeks Pemerintah Daerah sebagai standar biaya dalam penyusunan RAB. Bappeda menjelaskan, anggaran untuk penyelenggaraan Pilkada sudah di proyeksikan jika memang terjadi di tahun 2023. Karena Pilkada serentak diselenggarakan tahun 2024, KPU Kudus mengusulkan  dana proyeksi Pilkada dialihkan menjadi Hibah Non Pilkada di tahun 2022. Berkaitan dengan hal tersebut, KPU Kudus diminta untuk segera mengirimkan dokumen pengajuan hibah. Persetujuan Hibah Non Pilkada akan di bahas lebih lanjut tergantung pada urgensi kegiatan yang diajukan. Lebih lanjut, pihak Pemerintah Daerah menyatakan tidak keberatan dengan pengalihan dana tersebut. (hupmas)


Selengkapnya
282

Tingkatkan SDM, KPU Kudus Gelar Pelatihan Jurnalistik

Kudus – Dalam rangka meningkatkan keterampilan di bidang kehumasan khususnya penulisan berita. KPU Kudus gelar pelatihan jurnalistik untuk semua staf. Kegiatan dilaksanakan pada hari Senin (16/3/2021), bertempat di Aula rapat lantai 2. Kegiatan dihadiri oleh Komisioner dan Sekretariat KPU Kudus. Pada kesempatan kali ini, beberapa pengarahan disampaikan oleh Ketua KPU Kudus. “Bahwasanya pelatihan ini penting untuk semua staf. Karena belajar itu tidak memandang usia. Dan tidak ada salahnya untuk mempelajari hal baru.” Pengarahan juga disampaikan oleh Sekretaris KPU Kudus Heri Darwanto. “Bagaimanapun juga kita harus mempunyai kemampuan lebih untuk bisa bersaing di era revolusi industri 4.0. Karenanya peningkatan kualitas SDM menjadi prioritas untuk mewujudkan smart ASN”. Divisi Sosdiklih dan Parmas, Ahmad Kholil di dapuk menjadi narasumber. Materi yang diberikan seputar penulisan berita, artikel dan press release. Sesi tanya jawab dibuka setelah pemaparan materi selesai. Antusiasme peserta terlihat pada sesi ini. Terbukti dengan munculnya pertanyaan-pertanyaan yang menarik. Sebelum mengakhiri kegiatan, Ahmad Kholil berpesan agar semua peserta meningkatkan literasi dan berlatih menulis berita. (kul/ed hupmas)


Selengkapnya
368

Kunjungan DPC Partai Demokrat Tegaskan Kepengurusan

Kudus- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus menerima audiensi dari pengurus DPC Partai Demokrat Kabupaten Kudus, Rabu (17/3/2021). Kunjungan tersebut diterima oleh Ketua KPU beserta Anggota KPU dan Sekretaris. Bertempat di aula lantai 2, kedatangan pengurus P3artai Demokrat bermaksud untuk silaturahmi dan ingin menegaskan perihal kepengurusan sah partai. Hal ini dilakukan terkait konflik internal ditubuh Partai Demokrat. Pada kesempatan kali ini, Ketua DPC Partai Demokrat menyatakan bahwa belum terjadi pergantian kepengurusan Partai Demokrat di tingkat pusat. Pernyataan tersebut ditanggapi oleh Ketua KPU Kudus, Naily Syarifah “pada dasarnya kita mengakui kepengurusan Partai Demokrat yang telah mendapatkan pengesahan Kemenkumham.” Anggota KPU Kabupaten Kudus Divisi Hukum & Pengawasan, Cahyo Maryadi menambahkan “KPU akan tetap bekerja profesional sesuai ketentuan hukum, dan berpedoman pada SK dari Kemenkumham terkait kepengurusan partai.” KPU Kudus sendiri berharap konflik ini selesai sebelum tahapan Pemilu berlangsung. Audiensi diakhiri dengan penyerahan dokumen berupa SK Kepengurusan, AD/ART dan dokumen pendukung lainnya oleh Ketua DPC Partai Demokrat kepada Ketua KPU Kabupaten Kudus. (hupmas)


Selengkapnya